Optimalkan Pengelolaan Aset Negara untuk Kepentingan Bangsa

28-01-2020 / KOMISI II

 

Komisi II DPR RI akan membentuk tujuh Panitia Kerja (Panja) Pengawasan dalam satu tahun masa sidang di tahun 2020 ini. Salah satunya adalah Panja Pengawasan tentang Aset Negara. Dengan keberadaan Panja Aset Negara tersebut, Komisi II DPR RI ingin mengetahui dan mempunyai inventarisasi lengkap tentang aset negara yang ada. Ke depannya, dengan kemampuan manajemen yang baik diharapkan dapat mengoptimalisasi pengelolaan untuk kepentingan bangsa dan negara.

 

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet beserta jajarannya yang membahas tentang aset Negara di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

 

“Komisi II akan membentuk tujuh Panitia Kerja Pengawasan dalam satu tahun masa sidang di tahun 2020 ini. Salah satu dari tujuh Panja itu adalah Panja Pengawasan tentang Aset Negara, yang akan dibentuk pada masa sidang kedua tahun 2019-2020. Dalam kesempatan kali ini kami mengundang khusus Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk memberikan penjelasan yang intinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui (data) inventarisasi yang cukup lengkap tentang aset-aset negara,” ucap Doli

 

Dengan inventarisasi yang lengkap tentang aset negara tersebut, sambung Doli, maka diharapkan nantinya bisa dibangun kemampuan untuk memanajemen dengan baik terhadap aset negara. Sehingga akhirnya bisa mengoptimalkan pengelolaan yang ada untuk kepentingan bangsa dan negara.

 

“Melalui studi IMF, dijelaskan bahwa penggunaan aset suatu negara yang baik berpotensi bisa meningkatkan potensi penerimaan hingga 1,5 persen dari GDP. Intinya aset negara ini bisa dioptimalkan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...